RADIO DAN TELEVISI

Posted: Juni 27, 2012 in education

2.1     Karakteristik Radio dan Televisi

Karakteristik penyiaran radio dan televisi sebagai media massa dan sebagai lembaga sosial yaitu:

  1. 1.    Radio Sebagai Media Siaran Auditif

Radio lebih banyak dipahami sebagai media komunikasi massa (media massa), yang berisi pesan yeng bersifat terbuka dan menyentuh khalayak yang luas (massa). Radio bisa disebut sebagai media dengar atau media auditif.

Sebagai media penyiaran, radio serumpun dengan televisi. Dalam Sistem Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran 2002, disebutkan bahwa penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio merupakan media publik yang bersifat auditif karena hanya bisa didengar. Radio juga biasa disebut sebagai media elektronik karena hanya dapat berfungsi dengan bantuan tenaga listrik.

Radio sebagai media penyiaran merupakan jenis media massa ketiga yang lahir di dunia, setelah pers dan film.

Secara teknis, awal perkembangan radio dimulai ketika Heinrich Hertz berhasil mengirim dan menerima gelombang radio pada tahun 1887. Marconi menciptakan wireless telegraph yang menggunakan gelombang radio untuk membawa pesan dalam bentuk kode morse. Gelombang radio itulah yang disebut sebagai media, perantara atau saluran komunikasi dalam bentuk bunyi (audio) sehingga hanya dapat ditangkap oleh telinga. Gelombang radio atau secara singkat disebut radio, hadir sebagai media komunikasi yang berbentuk siaran berbagai pesan yeng bersifat auditif.

Radio siaran digunakan secara baik sekitar tahun 1920 dan mulai dihadirkan kepada masyarakat tahun 1925. PPRK (Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran) merupakan jaringan pribumi pertama dan yang bergerak dalam bidang penyiaran. Radio memiliki keunggulan karena radio tidak mengenal rintangan geografis, seperti pada surat kabar atau film. Siaran radio dapat diterima atau di dengar bukan hanya oleh orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga oleh orang yang berpendidikan rendah.

Radio sebagai media yang hanya dapat ditangkap oleh telinga saja, memiliki kekurangan yang mendasar, yaitu tidak dilengkapi dengan gambar. Untuk membayangkan kejadian yang sesungguhnya khalayak harus menggunakan imajinasinya sendiri. Siaran radio bersifat einmaling atau sekali jalan, isi siaran hanya dapat didengar sekali saja, sesudah itu hilang dan tidak dapat didengar lagi. Radio juga menjadi media yang memiliki sifat persuasif yang tinggi, dan mampu menciptakan keakraban dengan khalayak atau publiknya. Kelebihan lain dari radio adalah dapat menjangkau khalayaknya lebih luas dibandingkan dengan surat kabar.

 

  1. 2.    Televisi Sebagai Media Siaran Audio Visual

Televisi adalah media siaran yang serumpun dengan radio. Jika radio hanya mampu menyalurkan suara, televisi mampu menyalurkan suara dan gambar. Televisi berasal dari perkataan Inggris television, yang artinya tampak dari jauh (tele= jauh dan visio = tampak). Televisi berkembang sebagai media massa, karena suara dan gambar yang disiarkan itu menyentuh khalayak yang banyak (massa) serta bersifat terbuka.

Dalam Sistem Penyiaran Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran 2002, disebutkan bahwa penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Televisi merupakan media massa keempat yang hadir di dunia, setelah kehadiran pers, film dan radio. Penyiaran televisi berkembang, dengan pesat sesudah Perang Dunia II (1945), namun televisi mulai dikenal sejak tahun 1920 , kemudian berkembang lagi dengan hadirnya televisi publik tahun 1930. Televisi mulai dikenal di Indonesia tahun 1962 ketika pemerintah Indonesia mendirikan TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang mulai melakukan siaran percobaan tanggal 17 Agustus 1962.

Televisi telah berperan sebagai media massa yang menawarkan rangkaian citra dan bentuk-bentuk baru yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Televisi telah mampu menampilkan keunggulan dan karakteristiknya yang khas, terutama dalam hal kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari. Keunggulan televisi sebagai media audio visual terletak pada daya persuasinya yang sangat tinggi, karena khalayak yang dapat melihat gambar hidup dan suara. Bahkan suara dan gambar hidup itu dapat diterima oleh khalayak pada saat sebuah peristiwa yang sedang terjadi, malalui liputan langsung. Dengan demikian televisi memiliki kecepatan dan aktualitas yang tinggi dengan daya persuasi yang tinggi pula. Selain itu televisi juga memiliki daya jangkau (coverage) yang sangat luas dalam meyebarluaskan pesan secara cepat dengan segala dampaknya dalam kehidupan individu dan masyarakat.

 

  1. 3.    Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi

Radio dan televisi juga merupakan lembaga sosial yang disebut lembaga penyiaran, karena menyelenggarakan dan melayani informasi dengan cepat dan teratur secara melembaga. Radio dan televisi sebagai lembaga sosial yang disebut lembaga penyiaran, memiliki sifat-sifat kelembagaan yang membentuk kepribadiannya sebagai lembaga penyiaran. Dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik, lembaga penyiaran radio dan televisi senantiasa memiliki seuntai nilai yang menjadi dasar dalam membangun visi dan misinya.

Perkembangan radio dan televisi sebagai industri yang melayani kepentingan bisnis, terutama terjadi di negara kapitalis, kepentingan politik penguasa seperti di negara komunis ( Uni Soviet dahulu). Radio dapat melayani kepentingan para pejuang kemerdekaan seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Dalam rangka melayani kepentingan yang berbeda itu, radio dan televisi menjalankan fungsi sosial dan fungsi politik. Radio dan televisi bukanlah suatu lembaga yang pasif, melainkan lembaga penyiaran radio dan televisi aktif, selektif, dan kritis.

Berdasarkan teori sistem dan teori fungsionalisme struktural, meskipun lembaga penyiaran (radio dan televisi) itu bersifat otonom, lembaga penyiaran itu selalu berada dalam keadaan saling ketergantungan dengan masyarakat dan negara (pemerintah) dimana radio dan televisi itu bekerja.

Lembaga penyiaran (radio dan televisi) memiliki kekuatan dalam mendorong perubahan sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi sebagaimana terjadi di Indonesia pada perubahan sistem sosial dan politik yang kurang demokratis menjadi sistem yang lebih demokratis. Keikutsertaan radio dan televisi serta media massa lainnya dalam mempengaruhi, bahkan mengubah sistem suatu negara, terjadi melalui pembentukan dan penyaluran opini publik yang efektif.

 

2.2 Dinamika Penyiaran Nasional

Dalam sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran. Penguasaan negara wajib dilakukan karena spektrum frekuensi radio yang merupakan gelombang elektromagnetik itu adalah ranah publik.

Sistem penyiaran indonesia yang mencakup hubungan struktural dan hubungan fungsional antara pemerintah, dengan lembaga penyiaran dan masyarakat. Hal itu akan mengungkapkan hubungan evolusioner dalam sistem penyiaran. Hubungan struktural, hubungan fungsional dan hubungan evolusioner tersebut akan mengungkapkan karakteristik ada tidaknya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan oleh rakyat yang dikenal juga dengan sebutan informasi publik yang bebas.

 

  1. 1.             Sistem Penyiaran Merdeka

Penyiaran indonesia merdeka yang ditandai oleh proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, tanggal 17 agustus 1945, merupakan kelanjutan dari radio amatir kalangan bumi putra tahun 1937, yang terhimpun dalam PPRK(perikatan perkumpulan radio ketimuran).

Pada tanggal 11 September 1945 didirikan Radio Republik Indonesia (RRI) dan menetapkan Dokter Abdurahman Saleh (Pak Karbol) sebagai pimpinan umum RRI yang pertama. Tanggal 11 September itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari radio.

Dalam bulan april 1946, RRI ditempatkan di bawah Kementrian Penerangan RRI. RRI berkembang menjadi stasiun radio milik pemerintah yang kemudian disebut Lembaga Penyiaran Pemerintah. Pada awal revolusi (1945-1949) terdapat kebebasan berbicara bagi rakyat Indonesia. Pada awal revolusi ini Indonesia menganut Sistem Penyiaran Merdeka.

Kebebasan berbicara melalui radio itu kemudian berakhir, ketika pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Perdana menteri Muhammad Hatta melarang sementara semua kegiatan penyiaran radio amatir pada awal tahun 1950 karena diduga banyak yang terkait dengan partai politik yang saling berkompetisi dan berkonflik. Pada akhir tahun 1950 penyiaran radio amatir diizinkan kembali oleh perdana menteri Mohammad Natsir dan terbentuk lagi PARI (Persatuan Amatir Radio Indonesia). Pada tahun 1952 perdana menteri Soekiman Wijosanjojo membekukan kembali. Pembekuan itu berlaku selama Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut Sistem Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).

 

  1. 2.    Sistem Penyiaran Terpimpin

Pelarangan penyiaran radio amatir (nonpemerintah) dalam Sistem Demokrasi Liberal yang berdasarkan UUDS tidak lagi mewujudkan adanya kebebasan berbicara bagi rakyat melalui penyiaran radio. Semua radio nonpemerintah dilarang mengudara, bagi stasiun yang melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi.

Kebijakan tentang pelarangan bagi radio amatir dilanjutkan lagi oleh Presiden Soekarno yang memimpin pemerintahan  berdasarkan UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Soekarno menganut dan menerapkan Sistem Demokrasi Terpimpin menggantikan Sistem Demokrasi Liberal yang berdasarkan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Posisi, fungsi, dan peranan radio sebagai bagian dari Sistem Penyiaran Indonesia dalam perubahan sistem politik senantiasa diatur dan ditetapkan dalam rangka kehidupan kenegaraan Indonesia karena penyiaran Indonesia merupakan bagian penting dari Sistem Kenegaraan Indonesia.

Dalam tahun 1962 RRI sebagai lembaga penyiaran pemerintah diperkuat dengan kehadiran TVRI tanggal 24 Agustus 1962 dalam rangka pelaksanaan Asian Games IV di Jakarta. RRI dan TVRI diposisikan pemerintah sebagai alat revolusi benar-benar memonopoli informasi publik di Indonesia.

Radio yang bisa mengudara selama masa berlakunya Sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965) hanyalah RRI. Demikian juga dengan siaran televisi, hanya dapat dilakukan oleh TVRI saja (1962-1988). Dengan demikian terjadi monopoli penyiaran oleh RRI dan TVRI, sehingga kebebasan berbicara bagi rakyat melalui radio dan televisi benar-benar tidak terwujud sesuai konstitusi. Adanya monopoli pemerintah dalam penyiaran, jelas menunjukkan bahwa dalam Sistem Penyiaran Indonesia terdapat model hubungan pemerintah dengan lembaga penyiaran bersifat pemilikan dan penguasaan. Sebaliknya hubungan lembaga penyiaran radio dengan masyarakat (organisasi sosial, politik, ekonomi) berbentuk hungan bebas. Masyarakat sama sekali tidak dapat berpartisipasi sebagai pengelola media penyiaran radio dalam Sistem Penyiaran Indonesia.

Dengan demikian hubungan yang terjadi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat tidak bersifat interaksional, tetapi bersifat satu arah saja, sehingga boleh dikatakan penyiaran pada masa itu mengikuti model penyiaran atau sistem  penyiaran di negara komunis yang menutup sama sekali adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga penyiaran.

 

3. Sistem Penyiaran Pancasila

Kebebasan berbicara dan berekspresi bagi rakyat melalui lembaga penyiaran (televisi dan radio), mulai tumbuh pada awal orde baru(1966) ketika Radio Ampera(Amanat Penderitaan Rakyat) yang merupakan radio nonpemerintah mulai mengudara di Jakarta tanggal 14-26 Februari 1966. Radio ini merupakan perjuangan dalam mengakhiri Sistem Demokrasi Terpimpin dengan jalan meruntuhkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Gerakan itu dengan cepat diikuti oleh radio amatir lain di Bandung, Yogyakarta, Medan dan Makassar. Dalam waktu dua tahun, radio berkembang pesat dan pada 9 Juli 1968 berdirilah ORARI(Persatuan Radio Amatir Republik Indonesia) yang dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Dewan Telekomunikasi RI (DETELRI) No.004/1968.

Dengan hadirnya berbagai radio amatir, hubungan pemerintah dan lembaga penyiaran semakin demokratis sejalan dengan berakhirnya sistem Demokrasi Terpimpin dan dimulainya sistem Demokrasi Pancasila yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto. Sistem ini yang diterapkan pada rezim Orde Baru membuka dan memperluas partisipasi masyarakat termasuk dalam mengelola penyiaran radio. Meskipun demikian, eksistensi RRI tetap dikembangkan sebagai Lembaga Penyiaran Pemerintah yang berada di bawah Departemen Penerangan RI. Sedangkan radio amatir menurut Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970, tentang Radio Siaran Non Pemerintah disebut sebagai radio swasta yang harus berbadan hukum. Radio swasta wajib menjalankan fungsi sosialnya sebagai alat pendidik, alat penerangan dan alat hiburan, serta tidak boleh digunakan sebagai alat politik.

Sejak peraturan itu keluar, radio swasta yang bertujuan komersial berkembang pesat di Indonesia sehingga pada tahun 1974 dibentuk PRSSNI(Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia) dengan tujuan memajukan radio swasta di Indonesia dan membantu pemerintah menyukseskan pembangunan, dibidang pendidikan, informasi dan budaya. Tahun 1983, PRSSNI berubah menjadi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Perkembangan radio swasta kemudian diramaikan oleh perkembangan televisi swasta yaitu dengan berdirinya RCTI pada tahun 1988. Kemudian disusul lagi oleh beberapa TV swasta seperti SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, TRANS TV, GLONAL TV, dan lainnya. Televisi-televisi tersebut kemudian bergabung dalam ATVSI (Asosiasi Televisi Indonesia)yang berhasil menetapkan Pedoman Perilaku Televisi Indonesia ATVSI (Desember 2003).

Perkembangan tersebut didorong oleh kehadiran satelit siaran domestik Palapa yang diluncurkan tahun 1976, dan enam tahun kemudian diikuti oleh peluncuran satelit B2 tahun 1983 oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1986, pemerintah secara resmi menyatakan kebijakan open sky (langit terbuka) yang mengizinkan penggunaan antena parabola oleh penduduk yang sebelumnya telah dilakukan di kota-kota besar. Hal tersebut semakin memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, dan memperluas kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi bagi rakyat melalui lembaga penyiaran (radio dan televisi).

Sejalan dengan semakin berkembangnya paradigma dan teori pembangunan dalam bidang komunikasi pada dekade 1970 dan 1980, yang dikenal dengan komunikasi pembangunan, radio dan televisi di posisikan oleh pemerintah Orde Baru sebagai alat pembangunan atau media pembangunan. Salah satu karya yang sangat berpengaruh pada masa itu ialah karya Wilbur Schramm, Mass Media and National Development (1968) yang beredar luas di Indonesia pada awal tahun 1970. Sumber gagasan yang paling penting ditemukan dalam laporan Komisi Internasional Unesco tentang studi komunikasi pembangunan (1980) terutama di negara-negara berkembang.

Dalam Sistem Penyiaran Indonesia pada masa Orde Baru, dikenal prinsip bebas berbicara, tetapi bertanggung jawab. Radio dan televisi boleh berada di tangan swasta ataupun pemerintah, namun harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan nasional sesuai dengan Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Perkembangan pesat pada tahun 1980/1990 semakin mendorong lahirnya Undang-Undang No.24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran ( Undang-Undang Penyiaran 1997) tanggal 29 September 1997, pada masa menjelang akhir Orde Baru yang menganut Demikrasi Pancasila dan paradigma pembangunan. Sistem Penyiaran Indonesia sebagai bagian dari Sistem Komunikasi Indonesia yang menempatkan Sistem Kenegaraaan Indonesia sebagai suprasistemnya.

Sistem penyiaran Indonesia dapat juga disebut sebagai Sistem Penyiaran Pancasila yaitu Sistem Penyiaran yang berdasarkan ideologi Pancasila. Hal itu diperlukan sebagai jati diri bangsa, untuk membedakan dengan Sistem Penyiaran Otoritarian dan Sistem Penyiaran Libertarian, serta Sistem Penyiaran Komunis. Ideologi Pancasila itu mengandung suatu model perpaduan antara kolektivitisme dengan individualisme sehingga demokrasi dikembangkan untuk mencapai keadilan sosial yang berwatak sosialisme. Konsep dasar yang dianut dalam Pancasila ialah kerakyatan dan kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Kebebasan yang dikembangkan di Indonesia sebagai pengamalan Pancasila ialah kebebasan positif yaitu bebas untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh berbeda dengan kebebasan negatif yaitu bebas dari kendala eksternal (pemerintah).

 

4. Sistem Penyiaran Nasional

Sistem Penyiaran Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Perfilman 1997 juga mengatur bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu Sistem Penyiaran Nasional (Pasal 8), yaitu tatanan penyelenggaraan penyiran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menuju tercapainya dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional (pasal 1:14). Disebutkan juga (Pasal 7) bahwa penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah dengan didampingi oleh BP3N( Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional). BP3N adalah lembaga non struktural yang merupakan wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, pemerintah, dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional(Pasal 1:16).

Penyiaran mempunyai peran strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencerdaskan bangsa serta memantapkan budaya nasional dan stabilitas nasional. BP3N yang mendampingi pemerintah dalam bidang penyiaran terdiri selain dari unsur pemerintah, juga terdapat unsur masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Sistem Penyiaran Indonesia telah semakin terbuka adanya kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi bagi rakyat, melalui lembaga penyiaran, meskipun dibatasi oleh tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara kesejahteraan sesuai dengan ideologi Pancasila. Berarti, telah terjadi adanya kebebasan dan tanggung jawab yang relatif seimbang dalam Sistem Penyiaran Nasional.

Hubungan antara pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat di Indonesia sama seperti pada negara berkembang biasanya. Hubungan struktural dan fungsional terbentuk melalui undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan hubungan evalusioner terlihat jelas dalam Sistem Penyiaran Indonesia dari waktu ke waktu dalam jangka panjang, selama Orde Baru(1966-1999). Hal yang penting dalam perkembangan itu ialah semakin besarnya intervensi dan peranan swasta dalam penyiaran, yang mengembangkan penyiaran sebagai industri yang mengejar laba.

Model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran bersifat pengawasan dan pembinaan. Hubungan antara lembaga penyiaran swasta dengan masyarakat bersifat kepemilikan. Hubungan pemerintah dengan masyarakat bersifat bebas. Jadi, hubungan yang terjadi antara pemerintah, lembaga penyiaran swasta dan masyarakat telah bersifat interaksional dan dialogis terbatas. Kebebasan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran dibatasi oleh tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial.

 

2.3 Demokratisasi dan Peran Masyarakat

Kebebasan berbicara dan berekspresi bagi rakyat melalui lembaga penyiaran semakin berkembang sejalan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru (1998) ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden RI ketiga (21 Mei 1999). Dengan begitu, berakhir pada Sistem Demokrasi Pancasila yang bersifat sentralis. Hal itu diwujudkan dalam Sistem Penyiaran Nasional yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bartakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Berdasarkan dasar, tujuan, dan fungsi penyiaran tersebut, penyiaran antara lain diarahkan untuk:

  1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.
  3. Menjaga dan memperkuat persatuan bangsa.
  4. Menyalurkan pendapat umum.
  5. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.
  6. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.
  7. Memajukan kebudayaan nasional.

 

  1. 1.        Lembaga Penyiaran dan Pola Jaringan

Berdasarkan Undang-Undang penyiaran 2002, RRI dan TVRI mengalami reformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik(LPP), yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, non komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini didorong oleh dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurahman Wahid akhir tahun 1999.

Sebaliknya, penyiaran televisi swasta justru semakin berjaya sebagai Lembaga Penyiaran Swata(LPS) yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran. Terdapat juga Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang bersifat nonkomersial dan independen untuk melayani komunitas yang mendirikannya. Ada juga Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang melayani langanan melalui satelit kabel, dan terrestrial, dengan terlebih dahulu melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran. Lembaga Penyiaran Asing dilarang di Indonesia, tetapi boleh melakukan kegiatan jurnalistik baik yang disiarkan langsung maupun rekaman dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Lembaga Penyiaran Swasta dalam Sistem Penyiaran Indonesia dewasa ini, dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan yang terbatas. Sebaliknya, RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah RI. Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik. Jadi, dalam Sistem Penyiaran Nasional yang berlaku sejak tahun 2002 itu, terdapat pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan oleh stasiun jaringan dan stasiun lokal sehingga lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi terdiri dari stasiun penyiaran jaringan dan atau stasiun penyiaran lokal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sentralisasi penyiaran dalam Sistem Penyiaran Indonesia tidak boleh terjadi lagi. Harus dikembangkan desentralisasi dalam penyiaran, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat mendirikan stasiun penyiaan lokal. Dengan demikian, kecuali TVRI dan RRI, lembaga penyiaran lainnya tidak boleh melakukan penyiaran secara nasional kecuali dengan melakukan kerjasama dengan stasiun lokal dalam sebuah jaringan.

Namun, yang paling penting dalam Sistem Penyiaran Indonesia sebagai bagian dari Sistem Komunikasi Indonesia, adalah terjadinya tatanan informasi publik secara nasional yang asli, merata, dan seimbang terutama yang berkaitan dengan arus informasi publik dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antara wilayah di Indonesia dengan dunia internasional. Dewasa ini terdapat 259 lembaga penyiaran televisi.

 

  1. 2.    Komisi Penyiaran Indonesia

Berkembangnya peran serta masyarakat dalam Sistem Penyiaran Nasional mencerminkan melemahnya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan regulasi penyiaran. Hal ini terbukti dengan didirikannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI bersifat independen dan berada di pusat dan di daerah itu memiliki kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran, atas pengawasan DPR di pusat dan DPRD di daerah. KPI berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat atas penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI berwenang menetapkan standar program siaran dan perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaannya, memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

KPI juga bertugas dan berkewajiban menjamin agar masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran dan ikut membangun iklim yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri yang terkait. Selain itu, juga berfungsi untuk memelihara tatanan informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi dalam penyiaran anatara pusat dan daerah, antara wilayah di Indonesia, serta Indonesia dan dunia internasional.

Dalam Sistem Penyiaran Nasional, negara menggariskan secara tajam bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikian, hiburan dan manfaat, untuk pembentukan intelektual, watak, moral, kemajuan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan unsur kekerasan, percabulan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Juga dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan  mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Meskipun demikian, isi siaran tidak disensor, melainkan hanya diwasi oleh KPI agar tidak menyimpang dari pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI. Isi siaran yang berbentuk iklan dan film wajib memperoleh tanda lolos sensor dari Lembaga Sensor Film.

 

  1. 3.    Wawasan Keindonesiaan

Sistem Penyiaran Nasional mengembangkan model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran dan masyarakat, dengan mereformasi secara sangat kreatif model media pembangunan yang berlaku sebelumnya, serta memadukannya dengan model media demokratik partisipan dan model klasik tanggung jawab sosial. Namun sudah jauh dari model otoritarian dan model komunis yang sentralik dengan kuatnya dominasi negara.

Berdasarkan itu, Sistem Penyiaran Nasional dalam era reformasi dewasa ini, masih tetap dapat disebut sebagai Sistem Penyiaran Pancasila, karena selain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga dalam Undang-Undang Penyiaran 2002, dengan tegas disebutkan adanya kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang.

Ada tiga prinsip yang berbeda yang berhasil digabungkan dalam Sistem Penyiaran Nasional, yaitu :

  1. Prinsip kebebasan individu,
  2. Prinsip kebebasan media,
  3. Prinsip kewajiban dan tanggung jawab media kepada negara dan masyarakat.

Terdapat juga beberapa unsur, yaitu perhatian yang sentral terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi publik terutama yang berkaitan dengan hak atas informasi yang relevan, hak untuk menjawab kembali, hak untuk menggunakan media, untuk berinteraksi dalam masyarakat berskala kecil, dan kelompok kepentingan daerah dan lokal. Demikain juga perhatian yang kuat terhadap kepentingan negara bangsa, integrasi nasional, dan jati diri bangsa sebagai tujuan utamanya. Dengan demikian, kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran publik bersifat independen, kontributif dan pengembangan. Sedang hubungan antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat bersifat peran serta. Hubungan pemerintah dengan masyarakat bersifat bebas. Selain itu model hubungan antara pemerintah dengan lembaga penyiaran swasta, komunitas dan berlangganan, bersifat bebas. Sebaliknya hubungan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran swasta dan berlangganan bersifat penguasa dan pemilikan.

Kebebasan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran hanya dibatasi oleh tanggung  jawab nasional dan tanggung jawab sosial berdasarkan pengendalian diri sendiri serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ditetapkan oleh KPI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s