DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS

Posted: Juni 27, 2012 in education

1 Negara

Negara sering diartikan sebagai organisasi teritorial suatu bangsa. Akan tetapi, hal itu dianggap tidak cukup. Oleh karena itu, Konferensi montevideoyang dilaksanakan pada 1993 menetapkan bahwa suatu negara baru bisa diakui jika memiliki

  1. Penduduk yang tetap
  2. Wilayah tertentu
  3. Pemerintah yang berdaulat; dan
  4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan antar bangsa

Dengan penduduk yang tetap dimaksudkan, semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka itu secara sosiologis lazim disebut “rakyat”. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekukumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu (Kranenburg dalam Isywara, 1999). Wilayah yang dimaksudkan adalah landasan fisik negara yang memiliki batas-batas, termasuk daratan, laut sekitar dan udara yang ada di atasnya. Pemerintahan sebagai unsur konstitutif yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan aturan dalam mengatur warga negara menjalani kehidupannya, sedangkan kemampuan untuk mengadakan hubungan antarbangsa, dimaksudkan sebagai upaya dalam menjalankan hubungan kerja sama antar negara dalam mewujudkan perdamaian dunia.

TUGAS NEGARA  

Tugas pemerintah selalu berusaha untuk memberikan tiga bentuk pelayanan, yakni :

  1. Menciptakan tatanan (order)dalam bentuk jaminan keamanan guna memproteksi hak-hak milik warga.
  2. Menyediakan fasilitas umum (public goods) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai anggota masyarakat;
  3. Berusaha mengangkat derajat persamaan antara sesama manusia (equality) sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan, melainkan memiliki kesempatan yang sama atas prinsip keadilan untuk memperoleh akses dalam berusaha dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah.

Menciptakan Tatanan

Menciptakan dan memelihara tatanan dalam masyarakat dipandang sebagai bentuk pelayanan yang paling tua usianya dari dua bentuk pelayanan yang paling tua usianya dari dua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh negara kepada warganya. Menciptakan tatanan dimana pemerintah berusaha menegakkan aturan atau hukum yang bisa memberi perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, termasuk melindungi hak-hak milik pribadi mereka.

Thomas Hobes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak milik warga merupakan fungsi yang paling penting suatu pemerintahan. Dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1651, Hobbes menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa diatur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, dimana manusia bisa jadi buas, mermpok, dan saling membunuh dengan sesamanya (homo-homoni-lupus). Lebih lanjut Hobes menilai suatu kehidupan yang sifatnya alami tanpa aturan akan menimbulka kehidupan yang sunyi, buruk, menjijikkan, brutal, dan tidak berlangsung lama. Ia percaya bahwa penegakan hukum dan aturan serta penghargaan untuk mengembalikan kedaulatan pada harkat diri manusia akan memberi garansi dalam bentuk perlindungan keoada yang lemah, dan perlawanan terhadap penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang merasa kuat.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh John Locke (1632-1704)

Seorang filsuf kelahiran Inggris. Locke dalam bukunya Two Treaties on Government   (1960) menekankan bahwa proteksi terhadap kehidupan, kemerdekaan, dan hak-hak milik pribadi warga menjadi tujuan dasar setiap pemerintahan. Sayangnya tidak semua orang percaya bahwa perlindungan terhadap hak-hak milik pribadi seseorang harus menjadi tugas pemerintah.

Karl Max (1818-1883)

Yang hidup dua abad sesudah Hobbes dan John Locke justru menolak kepemilikan hak-hak pribadi, dan harus digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Marx menginginkan agar semua tanah dan fasilitas produksi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat diserahkan kepada negara untuk mengaturnya. Pandangan Marx ini melahirkan teori ideologi komunis yang kemudian mengalami reformasi pada tahun 1990 ketika Michael Gorbachev menjadi Presiden Uni Soviet (sekarang Rusia).

Menyediakan Fasilitas Umum

Melalui tatanan yang dibentuk, pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk menarik pajak dari masyarakat dan menciptakan sumber-sumber pendapatan hasi daerah (PAD) untuk mendanai penyediaan fasilitas umum. Misalnya jalan raya, sumber air minum, pasar, rumah sakit, gedung sekolah, pelabuhan, listrik, sanitasi,terminal dan taman-taman kota. Fasilitas umum yang disediakan harus memberi manfaat kepada semua warga karena bisa saja terjadi apa yang disediakan itu justru menimbulkan kontraproduktif dimana masyarakat merasa tidak membutuhkannya.

Menciptakan Persamaan dan Pemerataan

Tujuan pemerintah untuk menciptakanpersamaan dan pemerataan kepada warganya menjadi fungsi yang tidak boleh diabaikan. Hasil pembangunan yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang dapat menimbulkan jurang pemisah antara golongan yang menikmati dan golongan yang belum menikmati. Kesenjangan itu bisa menjadi pemicu timbulnya kerusuhan sebagai bentuk pelapisan kecemburuan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial menjadi tugas pokok pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan kesejahteraan sehingga bisa dinikati oleh semua warga.

Selain kesenjangan sosial dari sisi ekonomi, pada sebuah negara yang struktur masyarakatnyabersifat multietnis, isu mayoritas dan minoritas menjadi sumber kerawanan, dan sering dijustifikasi sebagai alat pembenaran untuk merongrong kebijakan pemerintah. Untuk itu perlindungan kepada kelompok minoritas dengan cara memberi kesempatan yang sama untuk berusaha memperoleh pendidikan, perumahan, dan hak-hak politik harus dikedepankan.

Kewajiban Warga Negara

Jika pemerintah berkewajiban menciptakan tatanan, menyediakan fasilitas umum, dan mengangkat persamaan derajat warganya, lalu dipertanyakan apa yang harus dilakukan seseorang dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota masyarakat terhadap negara.untuk menjawab pertanyaan ini,seorang anggota masyarakat terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebebasan (freedom), tatanan (order), dan persamaan (equality).

Kebebasan (freedom)

Franklin D.Roosevelt membagi kebebasan atas dua tipe, yakni freedom to disamakan denga kebebasan untuk berbicara, menyatakan pikiran dan pendapat, serta kebebasan beragama, sedangkan freedom from disamakan bebas dari pemerasan (eksploitation) dan penindasan (oppression).

Tatanan (order)

Dalam pengertian sempit tatanan dimaksudkan bagaimana pemerintah memproteksi hak-hak pribadi dan kehidupan seseorang, tetapi dalam pengertian luas, ia menjadi tatanan sosial yang dipatuhi oleh masyarakat.

Persamaam (equality)

Persamaan politik (political equality) adalah penggunaan hak seseorang dalam menentukan sikap politiknya, yakni satu orang satu suara (one man one vote). Demikian juga dalam hal persamaan sosial (social equality). Setiap orang memiliki peluang atau kesempatan yang sama bukan saja dalam mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan status, tetapi juga dalam mendapatkan hasil yang sama misalnyasistem penggajian tidak ada perbedaan antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki.

Dilema antara kebebasan, Tatanan, dan persamaan(Equality)

Fungsi klasik pemerintahan yakni, memelihara tatanan dengan fungsi baru, yaitu bagaimana menciptakan persamaan (equality) di antara para anggota masyarakat. Tatanan dan persamaan bisa terpenuhi tanpa mengorbankan kebebasan individu (individual freedom).

Konflik antara kebebasan dengan tatanan menempatkan pemerintah sebgai suatu institusi yang memiliki kewenangan (legitimate) dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan perilaku masyarakat sebab tanpa pengendalian, masyarakat bisa saja berbuat semaunya sehingga menimbulkan instabilitas.

Menjadi tugas pemerintah ialah melindungi kehidupan dan hak-hak milik pribadi setiap orang yang hidup dalam negaranya. Oleh karena itu, sangat suli dibayangkan jika dalam suatu negara yang superpower dengan mengutamakan perlindungan seperti Amerika Serikat orang hidup dalam rasa ketakutan. Rasa takut yang terjadi di Amerika sangat kontras dengan apa yang terjadi di Eropa Timur ketika rezim komunis masih berkuasa.

Ideologi

Bagaimana pemerintah bisa memelihara tatanan, menyediakan fasilitas umum dan meningkatkan harkat kebersamaan setiap anggota masyarakat. Salah satu label yang sering digunakan untuk menandai suatu aliran atau ideologi adalah pemakaian kata isme seperti Liberalisme, kapitalisme, sosialisme komunisme dan semacamnya.

Ideologi adalah seperangkat ide hasil pikiran dari seseorang atau kelompok yang berisi pandangan hidup atau cara-cara yang dapat dilakukan secara logis dalam hubungannya dengan kepatutan orang lain untuk mengikutinya.

Salah satu ide yang sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi yakni adanya asumsi bahwa tujuan seseorang menjual barang dan jasa ialah untuk mendapatkan materi sebanyak mungkin. Pengertian disini menunjukkan adanya seperangkat ide yang berkaitan dengan ideologi ekonomi yang disebut kapitalisme.

Ideologi yang berkaitan dengan kekuasaan(pemerintah)

  • Totalitarisme
  • Anarkisme
  • Libertarian

Ideologi yang berkaitan dengan ekonomi

  • Kapitalisme
  • Sosialisme

Ideologi yang berkaitan dengan sikap politik

  • Liberarisme
  • Konservatisme

Totalitarisme

Totalitarisme ialah suatu bentuk ideologi yang menekankan perlunya pemerintah memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Sebuah pemerintahan yang menganut ideologi totalitarian akan mengendalikan semua sektor kehidupan masyarakat.

Karakteristik totalitarian ditandai dengan :

  1. Adanya ideologi yang dinyatakan resmi oleh negara
  2. Adanya partai politik yang diberlakukan sebagai partai tunggal
  3. Memiliki sistem kepolisian yang loyal dan tunduk dalam mendukung rezim berkuasa, dilengkapi teknologi spionase dan sistem penyelamatan yang sempurna
  4. Melakukan kontrol dan sensor terhadap media massa
  5. Menguasai angkatan bersenjata
  6. 6.      Mengontrol suatu aktivitas ekonomi melalui koordinasi birokrasi.

Anarkisme

Anarkisme ialah sebuah bentuk ideologi yang berlawanan dengan totalitarisme. Anarkisme menentang semua bentuk penguasaan pemerintah karena sebagai filsafat politik anarkisme mengedepankan nilai-nilai kebebasan.

Libertarian

Libertarian memiliki pengecualian terhadap hal-hal yang bisa melindungi hak-hak kepemilikan dan kelanjutan hidup masyarakat. Libertarian secara tersamar mengakui bahwa pemerintah pada dasarnya diperlukan, tetapi kalau tidak bisa sedapat mungkin dalam kapasitas terbatas. Libertarian sangat vokal terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Perlu diketahui istilah libertarian dengan liberal bisa membingungkan jika tidak disimak secara hari-hati sebab kedua istilah itu mirip, namun sangat berbeda dalam praktik. Libertarian mengakar pada kata liberty yang artinya tidak berada dalam pembatasan pemerintah, sementara terminologi liberalisme mengakar pada kata liberal yang artinya yang artinya dermawan atau toleran. Oleh karena itu liberal diartikan sebagai gerakanuntuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendanai program-program sosial untuk kepentingan masyarakat.

Kapitalisme

Kapitalisme sebagai ideologi berkaitan dengan sistem pengelolaan kegiatan ekonomi. Berbeda dengan sosialisme dan komunisme, maka pengelolaan ekonomi menurut aliran kapitalisme memberi keluasan kepada pihak swasta tanpa banyak campur tangan pemerintah. Ini sejalan dengan pernyataan bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang tidak banyak memerintah.

Ideologi laisezz faire menginginkan adanya kompetensi ekonomi bebas yang mencakup pengaturan hukum dan tatanan yang dapat melindungi hak-hak pribadi serta memperkuat pertahanan negara dalam melawan serangan negara lain. Sistem ini juga menginginkan adanya persaingan bebas antar swasta sehingga semua keputusan yang dibuat ditentukan oleh kekuatan pasar dan hukum ekonomi.

Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu sistem ekonomi yang mengandung makna menciptakan persamaan (equality), keadilan serta mengakhiri eksploitasi orang kaya terhadap orang-orang miskin.

Dalam sistem pemerintahan, ada beberapa negara yang tadinya menggunakan label Sosialis Demokrasi, menganut prinsip bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur ekonomi, namun memberi keluasan kepada masyarakat untuk bebas menyatakan pendapat, beragama dan berkompetensi.

Seperti halnya dengan paham komunis, sosialisme merupakan sistem ekonomi berdasarkan teori Marxis, namun dalam praktiknya kedua sistem ini memiliki perbedaan hak-hak pribadi, dan kekuasaan pemerintah dalam pemilikan dan pengoperasian ekonomi.

Selama beberapa dekade terakhir, sosialisme memiliki perbedaan paham komunis. Oleh karena itu komunis biasanya didefenisikan sebagai suatu sistem ekonomi politik di mana partai komunis diakui sebagai satu-satunya pemegang otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengontrol produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.

Dalam beberapa hal, sosialis dan komunis kadang berkolaborasi dalam menentang musuh-musuhnya. Kelompok sosialis dan komunis memiliki perbedaan yang tajam dimana satu sama lainnya menuduh telah mengkhianati perjuangan sosialisme yang benar.

Liberalisme

Konsep liberalisme yang berkembang akhir-akhir ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan liberalisme di eropa pada abad ke 18-19. Liberalisme berkembang pada massa itu disebut liberalisme klasik atau liberalisme negatif. Liberalisme klasik atau liberalisme negatif.Liberalisme klasik yang diikat oleh monarki mengacu pada filosofi yang memandang individu harus bebas dari belenggu ekonomi, politik agama, dan moral.

Menurut roosevelt liberalisme positif tidak saja menginginkan adanya kebebasan bagi masyarakat, tetapi juga menginginkan pemerintah mengambil tindakan positif untuk melindungi kehidupan masyarakat dari keterpurukan ekonomi dan kerusakan fasilitas umum, misalnya penyediaan air minum, listrik, transfortasi, lingkungan hidup, jalan raya gedung sekolah, dan rumah sakit.

Dengan cara itu Rooselvalt berharap setiap orang bisa hidup layak dan bebas untuk menikmati kemerdekaan intelektualnya. Demikian pula dalam aktivitas yang berkaitan nonekonomi, pemerintah diminta meminimalisasi campur tangan terhadap kehidupan moral, agama dan intelektualnya.

Konservatisme

Ide konservatif yang berkembang di Amerika pada dasarnya mengakar dari kehidupan fedeolisme yang ada ada di eropa pada abad ke-18 dan 19. Konservatif tradisional dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai dan lembaga-lembaga tradisional masyarakat guna menentang perubahan radikal yang dilakukan oleh kelompok liberal. Aliran ini beranggapan masyarakat akan menjadi baik jika setiap orang bisa hidup dengan menempatkan diri secara khusus dalam hierarchy sosial. Dalam urusan ekonomi, hampir semua penganut aliran konservatisme sepaham dengan pandangan Milton Friedman dan Friedrich von Hayek bahwa pemerintah sedapat mungkin  meminimalisasi campur tangan dalam bisnis swasta.

Kedua aliran tersebut, baik liberalisme maupun konservatisme telah menjadi ideologi bagi masyarakat amerika serikat dalam bersikap dan bertindak terhadap hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial dan moral.

Berbeda dengan kaum konservatisme, kaum liberal justru menginginkan agar pemerintah tidak banyak menggunakan kekuasaan dalam hal yang berkaitan dengan tatanan. Dalam kasus perilaku homo seksual misalnya, kaum liberal lebih toleran sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan untuk mencipatakan persamaan dan pemerataan dalam kesempatan berusaha dan mendapatkan fasilitas, misalnya perumahan, pendidikan, lapangan kerja, perlindungan pada kelompokm minoritas, penderita cacat tubuh, dan persamaan menggunakan hak suara pemilu, kaum liberal menginginkan agar pemerintah menggunakan kekuasaan dalam bentuk hukum dan aturan demi kepentingan masyarakat banyak.

Kalangan konservatif juga tidak menentang upaya persamaan, tetapi tidak menekankan agar pemerintah menggunakan kekuasaan untuk itu. Aliran liberal menginginkan agar dunia usaha di dorong untuk berkompetisi menurut pasar bebas sehingga ia memiliki daya saing yang tinggi. Dengan daya saing yang tinggi, pada akhirnya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan nilai pasar yang tinggi pula.

2.2 Demokrasi

Kata demokrasi terdiri atas dua akar kata yang berasal dari bahasa yunani, yakni demos yang artinya rakyat atau orang banyak dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi dalam pemahaman bahasa yunani kuno berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat.

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer, namun memiliki sejuta makna menurut kepentingan pemakai, seperti yang sering di tulisoleh para kritikus dengan sinis. Demokrasi bukan merupakan suatu objek yang nyata yang bisa dirasa dan dilihat, karena itu pemahaman demokrasi bisa dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

Di Athena Yunani, 5 abad sebelum masehi terminologi demokrasi digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh kehendak orang banyak, dan bukan keinginan orang tertentu (oligarchy dan monarchy), sebagaimana diucapakan oleh Percles, seorang negarawan athena dalam orasi pemakaman bahwa “our constitution is named democracy, because it is in the hands not of the few, but of the many”.

Konsep klasik demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak “rule by the many” atau by the people”. Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni representasi (perwakilan) dan partisipasi.

Repesentasi menunjukkkan pertimbangan pad kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedangkan partisipasi menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktivitas politik. Ini juga sejalan dengan pandangan Abraham Lincon dalam suatu pidatonya yang menekankan bahwa “democracy means the rule of the people” artinya “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam pandangan rakyat, demokrasi adalah suatu sistem politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur (free and fair), tetapi juga pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hak-hak pribadi seseorang (Hungtington, 2004)

Oleh sebab itu esensi demokrasi menurut Young dalam Gan dkk (2004) adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal sehingga tidak pernah tercapai secara secara penuh, akan tetapi Young lebih jauh menjelaskan bahwa demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas. Dalam demokrasi politik harus mencakup pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan menurut hukum (rule of law), memajukan individu dan kebebasan politik, serta pemilihan umum yang jujur dan bebas.

Menurut Jeff Haynes, ada dua faktor yang mendorong meluasnya demokratisasi pada era global, yakni perkembangan domestik dan global. Faktor utama bersumber dari tekanan masyarakat yang sudah sulit diabaikan oleh negara. Faktor kedua dipicu oleh tiga perkembangan penting yang terjadi di tingkat global.

Selain pandangan Haynes, juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kekuatan (forces) pendorong terjadinya gelombang demokrasi di negara-negara tersebut, terutama disebabkan adanya hal-hal berikut.

  1. Kemajuan teknoligi komunikasi dan informasi yang tidak bisa di kendalikan oleh penguasa
  2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelas menengah
  3. Jatuhnya sistem pemerintahan dan ideologi komunis, fascis dan otoriter, termasuk demokrasi terpimpin.
  4. Makin besarnya Amerika untuk mendukung gerakan reformasi yang mengedepankan demokratisasi keadilan dan hak asasi manusia.

Suatu pemerintahan yang demokratis menurut defenisi ranney memiliki empat prinsip dasar, yakni :

  1. Kedaulatan diartikan sebuah negara modren dibentuk oleh seperangkat organisasi politik yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang  agar bisa diikuti oleh semua orang yang berada dalam teritori suatu negara.
  2. Prinsip persamaan politik maksudnya bahwa setiap warga negara yang dewasa, memiliki kesempatan yang sama seperti warga negara dewasa lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
  3. Prinsip Konsultasi mensyaratkan dua pengaturan. Pertama, sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi mesti memiliki lembaga kelengkapan, melalui mana pemerintah bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua berdasarkan referensi pertama tadi, pemerintah akan melihat apakah keputusan yang diambil disetujui atau tidak.
  4. Pronsip Dijalankan oleh mayoritas merupakan prinsip yang paling esensial dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.ena kapanpun suatu pemerintahan menekankan kedaulatan ada di tangan rakyat, berarti suatu pemerintahan harus di susundan dijalankan oleh kekuasaan yang mayoritas.

Menurut Dalton dan Ranney yang di maksud pengaturan yang di jalankan oleh mayoritas adalah jika suatu suatu masyarakat tidak setuju atas suatu isu atau masalah, pemerintah sebaiknya bertindak menurut keinginan jumlah yang besar dari pada jumlah yang kecil

Ini berarti pemerintahan dijalankan oleh yang memegang pertarungan (majority rule) dimana setiap orang bebas memilih siapa saja yang dikehendaki menurut hati nuraninya sehingga orang yang di pilih bisa mewakili orang-orang yang mendukungnya, termasukorang-orang yang tidak mendukungnya.

Jadi Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan ditaati.

Melvin I. Urofsky, guru besar sejarah dan kebijakan publik pada Virginia Commonwealth University mengajukan sebelas prinsip soko guru sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu :

  1. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Sebuah negara harus memiliki konstitusi atau undang-undang. Melalui undang-undang, sebuah pemerintahan bisa diatur karena memuat aturan kewenangan lembaga negara dan hak-hak negara.

  1. Pemilihan Umum yang Demokratis

Sebuah pemerintahan yang dirancang dengan baik, tetapi jika para pejabat negara yang bertugas melayani kepentingan umum  tidak dipilih secara jujur, bebas dan terbuka, maka tidak bisa diakui sebagai pemerintahan yang demokratis.

  1. Desentralisasi/Otonomi Daerah

Tujuan dilaksanakannnya desentralisasi atau otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus masalah-masalah yang bisa diselesaikan pada tingkat daerah. Tanpa melakukan pendelegasian wewenang ke tingkatbawah, akan menimbulkan penumpukan pekerjaan di tingkat pusat.

  1. Pembuatan undang-undang

Peraturan yang dibuat selain dimaksudkan untuk memelihara tatanan dalam mengatur mastarakat yang dia pimpin, juga menjaga kelanggengan kekuasaan yang dimilikinya

Di indonesia pembuatan undang-undang dilakukan oleh Dewan perwakiolan rakyat yang bekerjasama dengan presiden (eksekutif). Di tingkat daerah dan kota juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat membuat peraturan dengan bekerjasama gubernur dan bupati.

  1. Sistem Peradilan Independen

Dalam sistem pembagian kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman memiliki indepedensi yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan eksekutif dan Legislatif. Oleh karena itu, sistem peradilan merupakan kekuasaan yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

  1. Kekuasaan lembaga kepresidenan

Pemerintahan Di indonesia dimana presiden memiliki kekuasaan yang sangat tidak terbatas, presiden bisa ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Namun karena terlalu lama menjabat sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu, pada Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen menyadari hal itu sehingga memberi pembatasan yang sangat  ketat terhadap kekuasaan presiden yakni tidak boleh terpilih lebih dari 2 kali masa jabatan.

  1. Media massa yang bebas

Demokrasi pada hakikatnya adalah komunikasi dan menjadi unsur yang esensial dalam demokrasi, bahkan melekat pada konsep demokrasi itu sendiri. Menurut Dahlan (1999), begitu pentingnya peranan komunikasi (media) dalam masyarakat yang demokratis sehingga dapat dikatakan bahwa batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi, termasuk naik turunnya tingkat demokrasi sangat banyak tergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi.

Sebuah negara, organisasi atau institusi baru dinamakan demokratis bila memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa hambatan. Untuk itu pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja (sumber) yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya.

  1. Peran Kelompok-kelompok kepentingan

Peran kelompok kepentingan yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memiliki kepentingan tertentu.

  1. Hak Masyarakat Untuk Tahu

Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (transparancy). Pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilaii-nilai demokrasi.

Pemerintah harus mampu mereformasi diri dan membaca tanda-tanda zaman tentang makon besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

  1. Melindungi Hak Minoritas

Maksudnya disini melindungi orang-orang yang terkucilkan dari lingkungannya karena suatu perbedaan seperti suku, agama dan ras.

  1. Kontrol Sipil atas militer

Dalam sistem pemerintahan demokrasi Militer aktif tidak boleh menjalankan kementrian termasuk menduduki jabatan politik seperti gubernur, negara bagian tanpa pemilihan umum yang demokratis.

Demokrasi bukan hanya cara, alat, atau proses, tetapi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demokrasi bukan hanya kriteria dalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri harus mengandung nilai-nilai atau norma-norma demokrasi. Demokrasi memiliki roh atau inti yang tidak lain adalah hak-hak dasar dan hak asasi manusia, yang merupakan kriteria objektif dan universal untuk menilai kemajuan peradaban suatu bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s